Wartawan Bojonegoro, Usulkan Dibangun Balai Wartawan dan Dicabutnya Perda Nomor 23 Tahun 2011

0 311

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN)- Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro gelar Gathering Kemitraan Komunikasi Informasi, di halaman Radio Malowopati FM, yang berada di Jalan AKBP M. Soeroko, Bojonegoro, Jawa timur, Senin (2/7/2018) pagi.

Usai sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Kusnanda Tjatur, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Heru Sugiarto dan Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Bojonegoro DjokoLukito, dilanjut dengan tanya jawab yang dipimpin Mohammad Fauzi staf Kominfo Bojonegoro.

Tampil mewakili wartawan Bojonegoro Sukisno, yang mengawali usulnya dengan menyampaikan ucapan Minal Aidin Wal faidzin Mohon maaf lahir bathin kepada semua yang hadir di acara Gatehering tersebut.

“Sehubungan dengan kegiatan Gathering ini juga untuk mensyukuri atas suksesnya Pilkada Bojonegoro 2018, maka perlu kami sampaikan bahwa wartawan Bojonegoro dalam Pilkada juga turut mensukseskannya dengan menulis berita-berita di lapangan yang sesuai fakta tanpa provokasi sehingga membuat suasana tetap sejuk dan kondusif,” tegas pria yang juga pemimpin redaksi (pemred) rakyatindependen.co.id, Senin (2/7/2018).

Ditambahkan, dirinya mewakili aspirasi wartawan Bojonegoro telah melakukan komunikasi dengan Bupati – Wakil Bupati Bojonegoro terpilih Dr Hj Anna Mu’awanah – Drs H. Budi Irawanto,M.Pd, agar memberikan perhatiannya terhadap wartawan di Bojonegoro.

“Bak gayung bersambut, Paslon Anna – Wawan, telah memberikan kesanggupannya untuk bekerjasama dengan wartawan Bojonegoro. Kerjasama itu, dalam bentuk memberikan keleluasaan wartawan dalam membantu menulis kegiatan dan program Pemkab Bojonegoro sehingga bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro,” ungkapnya.

Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito, saat menanggapi usulan wartawan Bojonegoro, di acara Gathering Kemitraan Komunikasi Informasi, di halaman Radio Malowopati FM, yang berada di Jalan AKBP M. Soeroko, Bojonegoro, Jawa timur, Senin (2/7/2018) pagi.

Masih menurut Mas Kisno – demikian, Pemred rakyatindependen.co.id akrab disapa – selanjutnya juga diusulkan kepada paslon terpilih, jika saat ini wartawan Bojonegoro berharap agar di Bojonegoro segera dibangun Balai Wartawan seperti di daerah-daerah lain.

Juga diusulkan dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro.

“Dalam Perda 23 itu, di salah satu isinya adalah perusahaan media masa yang bisa menyerap anggaran APBD Bojonegoro, hanya media yang memiliki NPWP Bojonegoro. Padahal, perusahaan Pers itu ada di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) bukan hanya di Kabupaten Bojonegoro, banyak media masa yang perusahaanya ada di Jakarta, Suarabaya dan Kota-kota besar lainnya di Indonesia sehingga mereka tak bisa menyerap dana iklan dan advertorial dari APBD Bojonegoro yang seharusnya menjadi haknya,” kata Mas Kisno, menjlentrehkan.

Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito, langsung menanggapi 2 (dua) usulan yang telah disampaikan oleh Sukisno yang mewakili wartawan Se-Kabupaten Bojonegoro itu.

Menanggapi usulan didirikannya Balai Wartawan itu, dirinya menyambut baik dan akan segera diusulkan dalam Rancangan APBD Bojonegoro mendatang. Sedangkan untuk melakukan revisi Perda Nomor 23 Tahun 2011, pihak Pemkab Bojonegoro juga sudah mengagendakan mengajukan revisi Perda itu ke DPRD Bojonegoro.

“Masukan Mas Kisno untuk Pembangunan Balai Wartawan Bojonegoro nanti akan kita ajukan di rancangan APBD Bojonegoro. Mudah-mudahan bisa disetujui sesuai dengan semangat teman-teman wartawan untuk bisa memiliki tempat untuk berkumpul dan berdiskusi itu. Tentang perubahan Perda 23 tentang konten lokal itu juga sudah diajukan ke DPRD Bojonegoro untuk dievaluasi dan ditinjau ulang. Monggo, untuk dikawal agar bisa segera dilaksanakan oleh lembaga wakil rakyat itu,” tegas Djoko Lukito.

Sementara itu, Sekretaris dewan (Sekwan) Ali Mahmudi yang ikut urun rembug mengatakan, bahwa dirinya sebagai sekwan telah menerima pengajuan pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2011 itu.

“Di tahun 2018 ini, DPRD Bojonegoro masih memiliki PR (Pekerjaan Rumah) menyelesaikan 14 Perda. Setahu saya, Perda Nomor 23 Tahun 2011 tersebut, sudah diajukan oleh eksekutif untuk dievaluasi dan dicabut,” tegasnya.

Hadir juga dalam acara tersebut, Camat Bojogoro Farid Naqib, para wartawan Bojonegoro, RTIK Bojonegoro, staf Kominfo, Blogger Bojonegoro, serta undangan lainnya.

**(Kis/Yan).

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More