Pj Sekda Bojonegoro Pimpin Rakor BDT Kemiskinan

61

BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN)- Data menjadi kata kunci dalam keberhasilan semua program, di sebuah pemerintahan termasuk di Pemkab Bojonegoro. Menyadari pentingnya data tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, menggelar acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan teknis pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan, Rabu (6/6/2018).

Acara Rakor BDT Tahun 2018 ini, berlangsung di Ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berada di Jalan Mas Tumapel Nomor 1, Bojonegoro, Jawa timur. Acara dibuka secara resmi oleh Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Yayan Rohman,AP,MM.

Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Bojonegoro Yayan Rahman menyampaikan tentang penanggulan kemiskinan sebagai salah satu program prioritas. Tak hanya di tingkat nasional namun juga ditingkat internasional. Dari MDGs menjadi SDGs.

Komitmen penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro dilakukan disemua OPD (Orgamisasi Pemerintah Daerah), dalam penyusunan APBD 2019 ada 5 (lima) prioritas pembangunan manusia melalui penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar. “Kita melihat secara data kemiskinan kita berkurang selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini,” tegasnya.

Dalam catatan kemiskinan berkurang namun angka tak mengalami pengurangan, akan tetapi angka masih tetap bertahan . Agar program ini melalui dua sisi penghidupan rakyat miskin dan sisi produksi. Diperlukan upaya yang secara langsung untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui beberapa program.

“Untuk manula mereka tak lagi berproduksi namun membutuhkan pemenuhan kehidupan mereka. Tentu memerlukan campur tangan aktif dari berbagai kalangan. Dari sisi produksi ini dapat diatasi dengan memberikan pelatihan, keahlian dan pemberian modal skala mikro untuk mengentaskan kemiskinan,” ungkap pria yang akrab disapa Mas Yayan itu.

Ditambahkannya, guna mensukseskan program diperlukan data yang valid dan tepat. Data yang didapat di lapangan harus benar-benar dapat benar sampai jenjang pusat, karena banyak data yang tidak sama dengan kondisi riil dilapangan. Ketersediaan data yang valid dan harus senantiasa diperbarui.

“Program pengentasan kemiskinan semisal jalinmatra, PKH, Bantuan Non Tunai dan sebagainya adalah program yang digulirkan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Masih menurut Pj Sekda Bojonegoro, bahwa kebijakan validasi data ini sangat penting untuk memghasilkan data yang terpadu dalam upaya pemutakhiran data. Namun tantangan juga cukup berat maka harus didukung SDM, Anggaran dan membutuhkan semua stakeholder sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan menjawab masalah data yang terjadi selama ini.

Diakhir sambutannya, Pj Sekda menghimbau kepada seluruh camat agar segera membentuk tim pemutakhiran data di tingkat kecamatan, mensosialisasikan ditingkat desa, dan desa juga harus melakukan pemutakhiran data dengan dana yang bersumber dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan belanja desa).

Kepala Bappeda Bojonegoro I Nyoman Sudana menjelaskan bahwa seharusnya pemutakhiran data itu harus update setiap tahun. Dijelaskan, sejak tahun 2006 silam, angka kemiskinan masih tinggi namun lambat laun percepatan penurunan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bojonegoro sedemikian cepat dan pada akhirnya kita mampu keluar dari 10 besar, sebagai daerah miskin di Jawa Timur.

Tampak hadir, LSM Bojonegoro Institute, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, serta Camat di 28 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

**(Kis/Red).

Loading...
Comments
Loading...