Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2011, Segera Dicabut Tahun 2018 Ini

1,242

BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Setelah Perbup (Peraturan Bupati) UUP (Upah Umum Pedesaan) dicabut oleh Pj Bupati Bojonegoro DR Suprianto,SH,MH, beberapa waktu lalu. Kini, Pj Bupati Bojonegoro juga mengusulkan ke DPRD Bojonegoro untuk dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 25, tahun 2011 tentang pendaftaran wajib pajak cabang atau lokasi penyedia barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur.

Pj Bupati Bojonegoro DR Suprianto,SH,MH, melalui Kabag Hukum dan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Faisol Ahmadi kepada rakyatindependen.co.id, Selasa (21/8/2018), membenarkan jika pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan dicabutnya Perda nomor 25 tahun 2011, tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

“Pencabutan Perda tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal NPWP itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan dari undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tentang tata cara perpajakan,” kata Faisol Ahmadi saat ditemui di ruang kerjanya, di Gedung Pemkab ‘Baru’ lantai 6, Bojonegoro.

Ditambahkan, bahwa di dalam undang-undang tersebut disebutkan jika NPWP diterbitkan satu kali kepada perorangan atau badan hukum yang berdasarkan pada tempat kedudukan hukumnya dilahirkan alias didirikan.

“Jika dipaksakan harus ada NPWP lokal, maka para pengusaha lokal kemungkinan besar akan melakukan manipulasi domisili. Apalagi, NPWP itu jadi urusan pusat bukan daerah, jadi Perda nomor 25 Tahun 2011 itu harus dicabut,” kata Faisol Ahmadi serius.

Masih menurut Mas Faisol, demikian Kabag Hukum dan Perundang undangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Faisol, akrab disapa, dirinya telah menyampaikan dalam rapat koordinasi, dimana banyak potensi-postensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Bojonegoro.

Sebuah perusahaan tidak harus ber NPWP lokal, akan tetapi ada aturan jika ada rekanan luar Bojonegoro yang memenagkan tender maka wajib memberitahukan perusahaannya sehingga mereka bisa dikenakan pajak.

“Bagi perusahaan yang memiliki kantor di Bojonegoro, maka mereka tidak harus membuat NPWP lokal, tapi mereka cukup memberitahukan perusahaannya sehingga bisa dikenai pajak,” ungkapnya.

Jika Perda itu dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan dianggap tidak efektif dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka perda itu harus dicabut.

Sementara itu, Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Bojonegoro H Ali Mustofa membenarkan jika pihak eksekutif telah mengajukan pencabutan Perda nomor 25 Tahun 2011 tentang NPWP Lokal.

“Iya benar mas. Pj Bupati Bojonegoro telah mengajukan pencabutan dan agar dimasukkan dalam Propemperda DPRD Bojonegoro Tahun 2018. Kita upayakan tahun 2018 ini, Perda nomor 25 tahun 2011 bisa dicabut,” ungkap pria yang akrab disapa Abah Ali itu, Kamis (21/8/2018).

Menurutnya, Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga bisa jadi penghambat program kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Bojonegoro sehingga harus dicabut.

**(Kis/Red).

Loading...
Comments
Loading...