Komisi A DPRD Bojonegoro Baru Klarifikasi. Dugaan Kecurangan Pendaftaran Pilkades Pomahan, Baureno, Belum Terjawab

171

BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito, bersama rombongan, hadir di Pendopo Angkling Kusuma Kantor Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Senin (20/5/2019) siang.

Usai menyerap aspirasi yang digelar di Pendopo Kantor Kecamatan Baureno, rombongan Komisi A DPRD Bojonegoro mengadakan pertemuan tertutup yang digelar di ruang Camat Baureno.

Kehadiran Komisi A DPRD Bojonegoro itu, untuk menindak lanjuti adanya laporan masyarakat Desa Pomahan tentang dugaan kecurangan dalam proses Pendaftaran Pilkades Pomahan, Kecamatan Baureno, yang disampaikan ke Komisi A DPRD Bojonegoro, Kamis (16/5/19) lalu.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito, hadir bersama Donny Bayu Setiawan, Mashuri, Ainu Anngara, Rasijan dan Devita.

Sebagai tuan rumah hadir Camat Baureno Hj Luluk Alifah, Kapolsek Baureno AKP Marjono, Kasipem Kecamatan Baureno Rusmijan, serta staf Kecamatan Baureno lainnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito dan rombongan, diterima oleh Camat Baureno Hj Luluk Alifah, Ketua panitia pilkades “lama” dan Ketua Panitia Baru Desa Pomahan, ketua BPD Pomahan, Kepala desa Pomahan sekaligus bakal calon incumbent Hj Khoiruliswati dan  seorang warga Desa Pomahan yang gagal mendaftarkan diri yaitu Fatdekan.

Usai melakukan pertemuan tertutup di ruang camat itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito kepada para awak media menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan itu, baru sebatas untuk mengklarifikasi atau kroscek data mengenai 3 (tiga) hal yang diadukan oleh bakal calon Kades Pomahan Fadtekan bersama puluhan warga Pomahan ke DPRD Bojonegoro, beberapa waktu yang lalu itu.

Klarifikasi kita lakukan ke Kades Pomahan, Ketua BPD Pomahan, Ketua panitia pilkades “lama” dan Ketua Panitia “Baru” Desa Pomahan dan Camat Baureno.

Loading...

“Pertama Fadtekan merasa dihambat administrasinya oleh Kades Pomahan Khoiruliswati, yang kedua tentang proses pengunduran diri panitia Pilkades lama dan terakhir pembentukan panitia baru dan mundur lagi 3 orang dab diganti lagi, semua kami klarifikasi,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

Ditambahkan, tentang pergantian panitia yang mundur semua, itu tak diatur dalam perda karena biasanya itu, ada yang mundur hanya beberapa orang saja. Hal ini yang juga akan kita kaji dengan pihak eksekutif.

Lanjut Anam Warsito, setelah melakukan Klarifikasi ini, Komisi A segera melakukan rapat internal dan selanjutnya akan digelar rapat kerja dengan pihak eksekutif yakni, Asisten bidang peemerintahan dan kesejahteraan sosial Setkab Bojonegoro, Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat.

“Rappat kerja antara Komisi A dengan pihak eksekutif dengan tujuan untuk membahas tentang nasib pilkades Pomahan, apakah pilkades Pomahan dilanjutkan atau ditunda untuk mengikuti pilkades serentak gelombang ke III tahun 2020 mendatang,” ungkapnya.

Tentang pelaksanaan rapat kerja tersebut, direncaakan bakal dilaksanakan secepatnya, diperkirakan awal Juni mendatang. Sehingga sebelum penetapan bakal calon kades menjadi calon kades tanggal 14 Juni, sudah selesai digelar rapat kerja dan sudah ada keputusan tentang berlanjut dan tidaknya pilkades Desa Pomahan tersebut.

“Sebelum tanggal 14 Juni, Komisi A DPRD Bojonegoro dipastikan sudah mengantongi hasil rapat kerja antara legislatif dan eksekutif sehingga keputusannya sudah kami kirim, Tentang apakah pilkades Pomahan dilanjut atau harus ditunda,” ujar pria yang akrab disapa Mas Anam itu.

Di saat digelar pertemuan tertutup di dalam ruangan Camat Baureno itu, banyak warga yang menunggu hasilnya di sekitar Kantor Kecamatan Baureno itu. Hanya saja, mereka hanya duduk-duduk saja dan mereja membubarkan diri dengan tertib usai pertemuan tersebut.

**(Kis/Red).

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy