Kabupaten Bojonegoro Jadi Tuan Rumah HKI Pertama Tahun 2019

244

BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Hari Keterbukaan Informasi (HKI) tahun 2019. HKI yang pertama di Indonesia itu, digelar dan dipusatkan di Bojonegoro, Kamis (20/6/2019).

Kegiatan tingkat nasional yang selenggarakan di Ruang Angling Dharma Lantai 2 “Gedung Lama” Pemkab Bojonegoo itu, dihadiri Pimpinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Se-Indonesia.

Hadir sebagai tamu undangan, KI Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Se-Indonesia dan Kadis Kominfo Se-Jatim.

Kegiatan juga dirangkai dengan Launching Peraturan Komisi Informasi (Perki) Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

Tampak hadir sebagai tuan rumah, Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah, Wakil Bupati Drs H Budi Irawanto,M.Pd, Para Kepla OPD, Forkomcam, Forkomdes Se-Kabupaten Bojonegoro.

Loading...

Kegiatan diisi dengan dialog yang mengambil tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Desa” itu, menjadi kegiatan awal Hari Keterbukaan Informasi (HKI) tahun 2019 yang dipusatkan di Bojonegoro itu.

Ketua KI Pusat Gede Narayana dalam kata sambutanya mengatakan, ada tiga hal dalam SLIP Desa adalah, yakni, keterbukaan informasi publik dilaksanakan secara partisipasi dan akuntabilitas.

Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah saat memukul gong menandai dibukanya Hari Keterbukaan Informasi, yang berlangsung di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (20/6/2019).

Selanjutnya, guna mencapai pelaanan yang partisipasi dan akuntabilitas, perlu adanya pengelolaan layanan informasi desa. Yang terakhir untuk ketertiban dan kepastian dalam layanan informasi publik, maka desa harus ditetapkan SLIP.

“Semua itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi. Mengacu dari situ, KI menyusun Perki Nomor 1 Tahun 2018 Tentang SLIP,” ungkap Ketua KI Pusat Gede Nurayana, Kamis (20/6/2019).

Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah saat menghadiri acara tersebut, pihaknya membeikan apresiasi atas Peraturan Komisi Informasi (Perki) terhadap Standarisasi Pelayanan Informasi Publik itu.

“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro  mendukung program tersebut perlu mempersiapkan 3 hal pokok tentang SLIP tersebut,” tegas bupati yang akrab disapa Bu Anna itu.

Lanjut Bu Anna, pasca UU desa tentang adanya bottom up keuangan yang berbasis desa, hal yang perlu disiapkan paling awal adalah Sumber Daya Manuasi (SDM) yang yang kompeten dan profesional.

Masih menurut Bu Anna, perlu menyediakan fasilitas berupa teknologi dan jaringan yang bermutu. Yang terakhir adalah akuntabilitas SDM dalam mengelola sumber daya yang ada itu.

Selanjutnya, dilakukan kunjungan desa ke Desa Pejambon yang merupakan desa dengan predikat Juara 1 Tingkat Nasional dalam Keterbukaan pelayanan informasi publik.

Sedangkan malam harinya, akan dilanjutkan dengan kegiatan rutin Dinas Kominfo Bojonegoro yaitu Sambang Desa sebagai wadah mendengar langsung aspirasi masyarakat di Bumi Angling Dharma itu.

**(Kis/Red).

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More