Geruduk DPRD Bojonegoro Pertanyakan Penundaan Pilkades Kalirejo, Kota Bojonegoro. Apa Penyebabnya, Baca Di Sini…

131

BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberikan keputusan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kalirejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, ditunda. Ratusan warganya geruduk Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Rabu (29/5/19).

Mereka menuntut agar Pilkades Desa Kalirejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, agar tetap dilaksanakan bersamaan dengan Pilkades Serentak Gelombang II yang bakal diikuti 156 desa Se-Kabupaten Bojonegoro, yang berangsung tanggal 26 Juni 2019 mendatang.

Hal itu terungkap, saat Ketua BPD Kalirejo Mulani, saat datang bersama ratusan warga ke Gedung Dewan untuk meminta agar keputusan yang dikeluarkan Buapti Bojonegoro tertanggal 24 Mei 2019 untuk menunda pilkades Kalirejo itu dicabut. Dan mengizinkan agar pilkades Kalirejo tetap dilaksanakan di Pilkades Serentak gelombang II yang bakal dihelat 26 Juni mendatang itu.

“Kami menginginkan Pilkades Desa Kalirejo tetap dilaksanakan pada tanggal 26 Juni mendatang,” demikian dikatakan Ketua BPD Kalirejo Mulani, Rabu (29/5/19).

Masih menurut Mulani, masyarakat meminta tahapan Pilkades Pilkades Kalirejo agar tetap dilanjutkan. Hal itu, sesuai dengan Musyawarah Desa (Musdes) yang sudah digelar di balai desa setempat, Selasa (14/5/2019) lalu.

“Menurut kami, karena meninggalnya bakal calon kades Sutoko berada di saat pendaftaran gelombang pertama sehingga bisa dilanjut untuk dibuka kembali di gelombang kedua dengan persetujuan bupati. Ternyata, jawaban bupati malah menunda pilkades Kalirejo untuk mengikuti gelombang ke III tahun 2020 mendatang,” ungkap Ketua BPD Kalirejo Mulani, serius.

Lanjut Mulani, hasil Musdes mengamanatkan agar pelaksanaan Pilkade Desa Kalirejo tetap diaksanakan di tanggal 26 Juni 2019 bersamaan dengan pilkades 156 desa Se-Kabupaten Bojonegoro.

“Bagaimanapun ini menjadi kehendak warga Kalirejo, mohon untuk diberikan waktu dan mohon Bupati untuk mengijinkan melanjutkan proses pilkades agar Desa Kalirejo kegiatan pilkadesnya tak ditunda dan ikut pilkades serentak Geombang II ini,” ujar Mulani sambil berharap.

Menurutnya, bakal calon kades Kalirejo diikuti 2 (dua) orang yang mendaftar, yakni, Rohmat Efendi dan Sutoko. Karena dalam pendaftaran gelombang pertama itu sudah ada 2 bakal calon maka pendaftaran ditutup.

Dimana, pendaftaran gelombang pertama tersebut dibuka sejak tanggal 11 April dan ditutup tanggal 25 April 2019. Namun, di saat pendaftaran sudah ditutup dan memasuki tahapan gelombang kedua, seorang bakal calon kades Sutoko meninggal dunia dikarenakan sakit, Rabu (8/5/2019) lalu.

Dengan hanya 2 bakal calon kades dan belum ditetapkan, seorang bakal calon kades Sutoko meninggal dunia. Maka, bakal calon kades tinggal ada satu yaitu Rohmat Efendi.

“Ini kejadian luar biasa Karena meninggalnya bakal calon kades adalah kehendak Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlu diistimewakan dan perlu ada kebijakan tersendiri dari Bupati Bojonegoro dan dari anggota dewan yang terhormat untuk pilkades Kalirejo ini,” tegasnya.

Menurut Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bojonegoro Faisol Ahmadi menyatakan, jika dipaksakan maka pilkades Kalirejo akan bisa dilanjutkan. Akan tetapi bagaimana dengan kelompok masyarakat yang lain, yang tak terima atas kekalahannya sehingga mereka mengugat calon yang jadi alias kades terpilih.

“Jika sudah terjadi pilkades dan kades terpilih digugat di PTUN dan kalah, lantas siapa yang harus bertnggung jawab. Berdasarkan kajian secara hukum, jika dipaksakan berlanjut maka akan banyak permasalahan sehingga alangkah baiknya jika ditunda,”  tegas Faisol Ahmadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito mendukung keputusan Pemkab Bojonegoro atas dilakukannya penundaan terhadap Pilkades Kalirejo itu.

Proses pilkades Kalirejo jika dilanjutkan dengan membuka kembali di pendaftaran di gelombang kedua itu merupakan sebuah kesalahan. Sebab, saat gelombang satu sudah ditutup karena bakal calonya sudah lebih dari satu orang. Jika diapksakan dibuka kembali atau menyusul di gelombang kedua, maka tahapanya tak memenuhi 20 hari sehingga kades terpilih akan rawan gugatan.

Pihak Komisi A DPRD Bojonegoro menginginkan bahwa pilkades yang dilaksanakan itu, tak boleh melanggar perbup, perda dan undang-undang yang ada di atasnya.

“Sebaiknya warga Desa Kalirejo, Bojonegoro Kota ini, legawa untuk ditunda pilkadesnya di tahap ke II yang akan berlangsung besok tanggal 26 Juni itu. Menunggu untuk mengikuti pilkades tahap ketiga yang bakal digelar awal tahun 2020 mendatang,” ungkap pria yang juga Ketua KNPI Bojonegoro itu.

Lanjut Anam Warsito, daripada dilanjut menimbulkan masalah, mending ditunda untuk kebaikan semua pihak termasuk bagi warga Kalirejo.

**(Kis/Red).

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy