Bupati Bojonegoro Terima Penghargaan Predikat WTP atas LKPD 2018, di Gedung Negara Grahadi Surabaya

24

SURABAYA (RAKYAT INDEPENDEN) – Di bawah kepemimpinan Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah – Wakil Bupati Drs H Budi Irawanto,M.P, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur ini, menerima penghargaan berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2018 lalu.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bu Anna – demikian, Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah akrab disapa – dari Kementrian Keuangan melalui Mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa timur, Rabu (2/10/2019).

Kabupaten Bojongeoro termasuk dalam 36 pemerintah daerah Kabupaten/kota, yang menerima penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Dalam kata sambutanya, Mardiasmo mewakili Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa hendaknya pencapaian perolehan WTP pada LKPD itu harus tetap dan selalu dipertahankan.

“WTP merupakan cerminan kualitas atas kinerja pemerintahan. WTP juga menjadi refleksi menuju pengelolaan keuangan yang transparan,” ungkapMardiasmo serius.

Bupati Bojonegoro Terima Penghargaan Predikat WTP atas LKPD 2018, di Gedung Negara Grahadi Surabaya 1

Masih menurut Mardiasmo, bahwa capaian WTP itu dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di tahun-tahun berikutnya.

“Semestinya ini yang harus diterapkan oleh para kepala daerah baik kabupaten maupun kota. aPda kenyataanya, ini belum banyak diterapkan oleh kepala daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa timur Hj Khofifah Indar Parawansa dalam kata sambutanya, pihaknya menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diperoleh para Kepala daerah tersebut.

“Ini merupakan capaian yang luar biasa karena sebanyak 39 pemerintah daerah termasuk Pemprov Jatim, 36 di antaranya mendapat WTP,” ungkap wanita yang akrab disapa Bu Khofifah itu, bangga.

Lanjut Bu Khofifah, pihaknya juga menyampaikan harapannya agar ketiga kepala daerah yang belum menerima WTP agar semakin terpacu untuk meraih WTP seperti daerah-daerah lainnya.

Hal ini karena WTP bukan hanya sekedar prestasi, melainkan juga merupakan upaya memberikan pelayanan terbaik melalui pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

“Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan menjadi referensi baru bagi kita bagaimana perencanaan dan proses penggunaannya sampai dengan proses penyelesaiannya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Tampak hadir, Forkopimda Jawa timur, pejabat dilingkup Pemprov Jatim serta undangan lainnya.

Loading...

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More