Bupati Bojonegoro Beri Pengarahan Kepada Para Perangkat Desa, di Wilayah Kecamtan Kanor

0 326

BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah, terus melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke desa-desa yang ada di wilayah yang dipimpinnya. Kali ini, tiba di Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, Minggu (24/2/2019).

Kunjungan kerja yang dibalut dengan kegiatan Pembinaan Kepada Perangkat desa di Wilayah Kecamtan Kanor itu,mengambil tempat di balai desa Temu, yang dihadiri ratusan perangkat desa dan undangan lainnya itu.

Kegiatan yang bertujuan untuk  Penguatan Kapasitas perangkat desa itu, dihadiri oleh Camat Kanor Mahfud, Plt Kepala Dinas DPMD Bojonegoro Faisol Ahmadi dan Forpimka Kecamatan Kanor.

Dalam kata sambutanya, Camat Kanor Mahfud menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dimana semuanya ada sumber hukum dalam menentukan kebijakan atau dalam bertindak.

“Dengan berlandaskan hukum itu, kita tidak bisa bertindak semaunya sendiri. Apalagi, dengan predikat sebagai perangkat desa yang diikat dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada. Dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan UU, Perpu, Perpres, Permen, Pergub, maupun Perbup ,” ungkap Camat Kanor Mahfud.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa sejak ditetapkannya UU Desa, desa telah memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur desa dan membuat kebijakan. Namun hal tersebut ada batasannya, tidak serta merta bebas tanpa batas.

“Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, desa harus berpatokan pada peraturan yang berlaku baik UU, Perpu, Perpres, Permen, Pergub, maupun Perbup,” kata wanita yang akrab disapa Bu Anna itu,  Minggu (24/2/2019).

Masih menurut Bu Anna, sejatinya bupati adalah Pembina bagi para PNS maupun Perangkat desa. Jadi pemerintah desa dalam membuat kebijakan tidak bisa semaunya sendiri.

“Misalnya saja dalam pencairan Dana Desa ada persyaratan melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), maka syarat tersebut harus dipenuhi. Sebab, Dana Desa salah satu sumbernya juga dari PBB.

Ditambahkan, uang dari PBB dan pajak lainnya itu disetor ke pemerintah itu, selanjutnya disalurkan lagi melalui dana desa atau program lainnya.

“Sebetulnya, pemerintah itu tidak akan memberikan kerugian atau beban kepada desa, justru memberikan manfaat pada desa, jika desa bersedia melunasi pembayaran PBB dalam setiap tahunnya. PBB yang disetor oleh desa itu jika dibandingkan nilai bantuan yang diterima dari pemerintah, nilainya lebih banyak yang diterima oleh desa,” tegas Bu Anna.

**(Kis/Red).

 

 

 

 

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy