5 Hal Tentang Tata Cara Pelaporan PPh 23 yang Perlu Dipahami

espt pph 23

Pajak Penghasilan 23 atau PPh 23 merupakan satu dari sekian banyak jenis pajak. Pajak satu ini nantinya akan dikenakan atas penghasilan, di mana berupa hadiah, modal, jasa, atau adanya penghargaan yang sebelumnya sudah terpotong PPh 21.

Mereka yang dikenakan PPh 23 merupakan seseorang yang sudah terdaftar dalam Wajib Pajak (WP), mulai dari perorangan maupun perusahaan. Umumnya, mereka yang berkewajiban melapor ialah para pihak yang memberikan hasil, pembeli, atau yang menerima jasa.

Setelah menunaikan serangkaian prosedur terkait PPh 23, nantinya kita bisa membuat laporan bukti pajaknya dengan menggunakan aplikasi Espt PPh 23. Aplikasi ini secara resmi dibuat oleh dirjen pahak untuk memudahkan kita dalam menyusun SPT pajak.

Nah, bagi Anda yang berkewajiban untuk melaporkan PPh 23, berikut ini hal-hal yang mesti Anda ketahui.

Pihak yang berwenang melakukan pemotong PPh 23

Perlu diketahui bersama, bahwa ada pihak yang dapat melakukan pemotongan PPh 23 kepada si penerima penghasilan, baik itu bersifat individual maupun badan usaha. Berikut ini pihak yang dimaksud:

  1. Subyek Pajak Badan dalam Negeri
  2. Badan Pemerintah
  3. Bentuk Usaha Tetap
  4. Penyelenggara Kegiatan atau Event Organizer
  5. Perwakilan perusahaan dari luar negeri

Wajib Pajak per orangan dalam negeri tertentu, yang sudah ditunjuk secara resmi oleh Dirjen Pajak, sebut saja seperti dokter, notaris, atau hingga arsitek juga bisa melakukan pemotongan PPh 23 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Jenis Penghasilan yang Dikenai PPh 23

Agar tidak salah ketika lapor PPh 23, sebaiknya perlu diketahui terlebih dulu apa saja penghasilan yang nantinya dikenakan pajak. Nah, di bawah ini merupakan daftar atau jenis penghasilan yang dikenai PPh 23:

  • Bunga, pengembalian hutang, imbalan, termasuk pula diskontro
  • Dividen, Royalti, Hadiah, Bonus, dan penghargaan
  • Sewa dan imbalan yang berkaitan dengan penggunaan harta dan jasa.

Pembayaran Pajak Penghasilan atau PPh 23

Nah, sesudah kita mengetahui pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemotongan PPh 23, dan juga jenis penghasilan apa saja yang akan dikenai pajak, maka kita bisa masuk tahap pembayaran dan pelaporan PPh 23.

Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat kode/ID billing terkait pembayaran yang sudah dilakukan oleh pihak yang memotong. Kemudian, kita bisa melanjutkan dengan melakukan pembayaran via bank yang sebelumnya sudah ditunjuk secara resmi oleh Kemenkeu. Perlu diingat, pembayaran PPh 23 jatuh tempo setiap tanggal 10 per bulannya.

Bukti potong PPh 23

Lain halnya ketika penghasilan kita sudah dikenakan potongan PPh 23 sebelumnya, maka tugas pihak pemotong lah untuk menunjukan bukti potong. Bukti potong rangkap yang pertama sebagai bukti untuk dibawa pihak penerima. Sedangkan rangkap keduanya nantinya bisa diserahkan kepada kantor layanan pajak ketika melakukan e-filling.

Tata cara pelaporan PPh 23

Sesudah pihak yang melakukan pemotongan menunaikan tugasnya serta memberikan bukti potong PPh 23, maka kita bisa mengurus laporan berikutnya. Untuk mekanisme pelaporannya, kita bisa datang langsung ke kantor layanan pajak di mana kita terdaftar. Perlu diingat, SPT PPh 23 perlu disampaikan secara rutin setiap bulan, paling lambat tanggal 20.

Jika kita merasa kurang efisien tatkala harus datang ke kantor layanan pajak, maka kita bisa menggunakan opti kedua, yakni online dengan menggunakan Espt PPh 23. Di sana, kita bisa mengisi laporan dengan mudah dengan mengikuti setiap petunjuk pelaporan yang ada.

Bisnis

Tinggalkan Balasan